Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam

    Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

    tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta

    ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

    keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat

    internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian

    internasional;

b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana                          diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang

"Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai

   pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi denga

   semangat reformasi;

d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia

    dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain

    adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang

    tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus

   dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen pe

    perundang-undangan yang jelas pula;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, c dan d perlu d

    Undang-undang tentang Perjanjian Internasional;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);

      2.   Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara               Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur

    dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan

    kewajiban di bidang hukum publik.

b. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian

   internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan

c. (acceptance) dan penyetujuan (approval).

    Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri

    yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah

    Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian,

    menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau

    menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

d. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau

    Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili

    Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima

    hasil akhir suatu pertemuan internasional.

e. Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak

    menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan

    yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu

    perjanjian internasional yang bersifat multilateral.

f. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman

   atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat

   ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian

   internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut

   dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam

   perjanjian internasional.

g. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek

    hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

h. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara

    lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan

    hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian

    internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam

    Perserikatan Bangsa-Bangsa.

i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan

  politik luar negeri.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

     

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

.

 Pasal 10

           

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

           

BAB IV

PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

.

Pasal 16

BAB V

PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

BAB VI

PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

           

Pasal 19

           

Pasal 20

           

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

           

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

            Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185